6 Provinsi Jadi Prioritas Masalah Kebakaran Hutan, Riau Darurat

6 Provinsi Pemerintah Indonesia telah menetapkan enam provinsi sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Hal ini dilakukan menyusul peningkatan jumlah titik panas yang signifikan serta kondisi cuaca yang semakin ekstrem. Di antara enam provinsi tersebut, Riau menjadi sorotan utama karena telah menetapkan status siaga darurat lebih awal dibandingkan daerah lainnya.

Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Lebih Awal

Provinsi Riau mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga darurat sejak Februari 2025. Keputusan ini diambil karena wilayah tersebut mencatat lebih dari 100 titik panas hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Titik-titik tersebut tersebar di sejumlah daerah rawan seperti Pelalawan, Siak, dan Bengkalis.

Menurut Kepala BPBD Riau, Edward Sanger, penetapan status darurat memungkinkan mobilisasi sumber daya secara lebih efisien. Misalnya, helikopter pemadam kebakaran dan tim gabungan dari TNI, Polri, serta relawan masyarakat kini sudah dikerahkan ke beberapa lokasi strategis.

Enam Provinsi Masuk Daftar Prioritas Nasional

Selain Riau, lima provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai prioritas penanganan karhutla adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan ini diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan luasnya lahan gambut dan riwayat kebakaran yang terjadi berulang.

Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan program intensif untuk enam wilayah ini. Di antaranya termasuk patroli darat dan udara, pemantauan satelit harian, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun perusahaan.

Ancaman El Niño dan Cuaca Kering Ekstrem

Sementara itu, BMKG memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Kondisi ini dipicu oleh fenomena El Niño yang masih berlangsung hingga pertengahan 2025. Oleh karena itu, potensi kebakaran diprediksi akan meningkat, khususnya di wilayah yang memiliki vegetasi kering dan lahan gambut.

BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini kepada pemerintah daerah untuk bersiap menghadapi peningkatan titik panas hingga bulan September. Langkah-langkah mitigasi diminta segera dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi.

Upaya Tanggap Darurat dan Pencegahan Ditingkatkan

Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas (satgas) karhutla yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat adat. Selain itu, pembangunan sekat kanal di lahan gambut dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah.

Di samping itu, pemerintah juga melibatkan perusahaan pemegang izin lahan untuk aktif dalam pencegahan. Edukasi kepada masyarakat terus digencarkan, terutama mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menekan jumlah kasus kebakaran yang kerap berulang setiap tahun.

Pentingnya Kolaborasi dan Kesadaran Bersama

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Kabut asap yang dihasilkan bisa menyebar ke provinsi lain, bahkan ke negara tetangga. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.

Dalam jangka panjang, transformasi sistem pengelolaan lahan dan pola pertanian menjadi kunci keberhasilan. Diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak untuk memastikan bahwa kebakaran hutan tidak lagi menjadi bencana tahunan yang merugikan bangsa.